Niat pemerintah untuk memperbaharui kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 tampaknya kian mantap. Dalam media publikasi KOMPAS.com dikabarkan bahwa Pemerintah bersikukuh untuk melaksanakan Kurikulum 2013 pada Juli mendatang seolah ada keharusan yang mendesak. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima lampu hijau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyosialisasikan kurikulum 2013.

Belajar

“Setelah melalui sidang kabinet paripurna, Senin (18/2) Presiden mengatakan sosialisasi kurikulum 2013 harus segera dilakukan masif. Artinya, secara substansi beliau sudah bisa memahami bahwa kurikulum 2013 ini penting,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, Selasa (19/2).

Implementasi kurikulum 2013 diterapkan kepada sekolah-sekolah yang siap melaksanakannya. Adapun ketentuan kesiapan sekolah diukur dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama, kesiapan dari sisi kelengkapan sekolah.

“Maksudnya kelas 1-6 ada. Kan ada sekolah yang belum komplit. Misalnya, sekolah baru (berdiri) itu ada sampai kelas 5 saja,” katanya.

Kedua, dilihat akreditasi sekolahnya mulai dari kelembagaan sampai tenaga pendidiknya, manajemen dan sarana prasaranya termasuk prestasi sang anak di sekolah. Itu bagian akreditasi, sehingga dari sisi kelembagaan kalau akreditasi A atau B mestinya sudah siap,” katanya.

Berdasarkan data Kemendikbud, jumlah SD yang terakreditasi A dan B sebanyak 71,5%, sedangkan akreditasi C sebanyak 24%.

“Kalau kita ambil 30% kan masih banyak. Saya mendorong tidak hanya A dan B, tapi termasuk yang C,” kata Menteri Nuh.

Adapun jumlah sekolah akreditasi A dan B untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 73,7% dan tidak terakreditasi 4 %. Sementara akreditasi A dan B jenjang sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 74 % dan SMK 84 %.

“Datanya sudah diberikan ke kabupaten kota saat Rembuknas. Kabupaten diminta verifikasi. Nanti buku-buku atau pelatihan kita siapkan. Termasuk nama guru yang kita latih datanya sudah kita siapkan,” katanya.

Ketiga adalah kesiapan guru dan kualifikasi guru yang sudah S1 atau D4 dipertimbangkan. Faktor yang terakhir adalah menejemen tata kelola sekolah tersebut.

“Kemdikbud punya data-data sekolahnya. Ini kami serahkan ke kabupaten/kota untuk diverifikasi. Benar siap atau tidak sekolah tersebut,” katanya.

Setelah melalui proses verifikasi, Mendikbud menambahkan, ada kemungkinan perubahan jumlah SD di kabupaten/kota yang akan melaksanakan kurikulum 2013. Komposisi SD negeri dan swasta di suatu kabupaten yang melaksanakan kurikulum 2013 dihitung dengan metode proporsional.

Berapa perbandingan sekolah negeri dan swasta yang ada di daerah tersebut, kemudian dikalikan 30 % “Minimumnya kan 30%. Tapi kalau mereka sanggup mendanai sisa dari 30% itu, ya bisa saja,” ucapnya.

Hal yang penting, kata Nuh, adalah keinginan (willingness) para guru untuk melaksanakan kurikulum 2013. Dari sisi organisasi kelembagaan, lanjutnya, belum ada pihak yang meminta kurikulum 2013 ini ditunda. Menurutnya, dalam kurikulum 2013 ada tiga bagian penting yang tidak boleh terpisahkan, yaitu dari sisi kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Implementasi Kurikulum 2013, menurut Mendikbud, penting dan genting terkait bonus demografi pada 2010-2035. Generasi muda Indonesia perlu disiapkan dalam kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Pembaruan metode
Meski kontroversial, tadinya Kurikulum 2013 diharapkan masih berkah terkait pendekatan pembelajaran tematik-integratif. Namun, setelah dicermati konsep dan rencana pelatihan guru yang kolosal dan kilat, semakin meyakinkan bahwa Kurikulum 2013 nantinya sekadar menghasilkan kesibukan—selain penerbitan buku—penataran kurikulum, bukan pelatihan metode baru yang sesungguhnya sangat dibutuhkan.

Pembaruan metode pembelajaran dibutuhkan dan seharusnya dilakukan sejak lama dalam pendidikan kita. Pertama, karena adanya ”revolusi Copernican” dalam definisi pendidikan dari pembelajaran berpusat pada guru (teacher-centered) seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), ke berpusat pada murid (student-centered) menurut UU No 20 Tahun 2003 sebagai revisi UU Sisdiknas.

Pembalikan paradigma ini bukan satu kelatahan, melainkan didasari pergeseran konsep interaksi belajar mengajar dari ”mengajar” (teaching) ke ”pembelajaran” (learning). Perkembangan ini selanjutnya menuntut perubahan cara pandang, pendekatan, dan metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan dialogis. Pendekatan tematik-integratif sesungguhnya sesuai dengan paradigma baru ini, tetapi sayangnya tidak dielaborasi secara jelas hingga model pembelajaran.

Kedua, hasil riset Profesor Beeby tahun 1970-an (bukunya diterbitkan 1975) menyimpulkan bahwa persoalan kronis pendidikan kita di antaranya praktik kelas yang membosankan. Guru-guru mengajar dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal sehingga aktivitas kelas seperti ritual. Sedikit sekali, kata Beeby, sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi seorang murid. Pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya.

Ketiga, profesionalisme guru. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan landasan kuantitatif bagi peningkatan mutu guru, yaitu kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan empat kompetensi: pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Peningkatan profesionalisme guru seyogianya ditandai berbagai aktivitas pembaruan metode dan kinerja guru.

Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2009 (saat membuka Temu Nasional) meminta Mohammad Nuh mengubah metodologi belajar mengajar. Pola yang sekarang, kata Presiden, tidak mendorong siswa kreatif dan inovatif sehingga sulit memunculkan jiwa kewirausahaan anak didik.

Perubahan kesadaran
Metode pembelajaran melekat pada perilaku guru sehingga pembaruan metode inheren dengan pengembangan aspek kemanusiaan guru. Oleh sebab itu, pelatihan metode tak cukup dengan berceramah tentang pengetahuan dan teknik mengajar, tetapi juga harus sekaligus melibatkan guru dalam proses dinamis perubahan kesadaran dan motivasi profesi. Perbaikan metode akan berpengaruh lebih cepat dan luas terhadap kualitas pendidikan karena posisi dan peran strategis guru. Metode yang dipergunakan dan sikap guru juga sangat menentukan keberhasilan penanaman nilai-nilai dan pembentukan pola pikir dalam Pendidikan karakter.

Namun, tak seperti kurikulum—yang 10 kali diubah—metode kurang dianggap/tak diketahui penting sehingga upaya pembaruan hanya sekali sepanjang sejarah pendidikan kita, yakni ketika eksperimen Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 1980-an yang tak berkesinambungan. Di samping itu, mengubah metode tak semudah mengembangkan kurikulum yang biasanya cukup menambah atau mengurangi jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.

Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013

ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.

Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.

Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.

Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.

Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

Penyempurnaan Kurikulum

Generasi yang kreatif dan berkarakter kuat adalah generasi yang akan mampu bersaing di era persaingan global di masa depan. Kreativitas seseorang dapat dilatih melalui pendidikan. Oleh karena itu proses pendidikan harus dirancang untuk mengasah rasa keingintahuan intelektual yang akan melahirkan kreativitas. Di sinilah pentingnya penyempurnaan kurikulum di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di Hotel Abadi Convention Centre, Jambi, Minggu (6/1).

Untuk mengasah kreatifitas peserta didik, kurikulum 2013 memberikan panduan kepada guru tentang proses pengajaran di kelas. “Proses pembelajaran harus melibatkan pengamatan indrawi, mengajak siswa bertanya, berfikir, bereksperimen atau mencoba, dan mengomunikasikan pendapat,” ujar Menteri Nuh.

Mendikbud memberikan contoh pembelajaran tersebut, misalnya guru mengajak siswa keluar ruangan kelas untuk mengamati tanaman di sekitar sekolah. Kemudian guru menanyakan kepada siswa-siswanya kenapa daun berwarna hijau. Siswa diajak menemukan jawaban kenapa daun berwarna hijau. Kemudian ditanyakan lagi kenapa ada daun yang berwarna hijau namun ada juga yang berwarna kuning, dan lain-lain.

Mantan Menkominfo tersebut menampik anggapan bahwa proses pembelajaran ini akan memerlukan laboratorium yang mahal dan lengkap. “Laboratoriumnya adalah alam di sekitar kita,” ujar Mendikbud. Materi-materi yang dibahas selain fenomena alam, juga berupa fenomena sosial serta fenomena seni dan budaya, ujar Menteri menambahkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh mengatakan, dalam kurikulum 2013, salah satu poin penting adalah pelajaran Pendidikan Agama yang sebelumnya hanya dua jam akan dinaikkan menjadi empat jam.

“Agama yang tadinya dua jam kami naikkan empat jam,” ujarnya M. Nuh di gedung DPR RI dalam diskusi publik Kurikulum 2013 dengan tema “Mampukah Kurikulum 2013 Menjawab Tantangan Generasi Emas 2045″, Senin (18/02/2013).

M. Nuh mengatakan, kurikulum 2013 nanti juga akan ditambah dengan pelajaran budi pekerti yang digabungkan dengan pelajaran agama. Dengan adanya budi pekerti iu pula, M. Nuh berharap menjadi jawaban masa depan Indonesia tentang sopan santun.

Meski demikian, tak lantas sepi kritik. Menurut mantan Rektor ITS itu pernah suatu ketika disindir, dua jam saja sudah banyak teroris, apa jadinya kalau ditambah jamnya. Lantas jawabannya M. Nuh hanya simple.

“Justru dua jam itu jadi teroris karena ngajinya belum komplit, terpotong-potong,” jawabnya.

Kesimpulan

Pemerintah untuk kesekian kalinya melakukan perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tuntutan zaman, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, misi jangka panjangnya adalah menyiapkan generasi emas 2045.

Pada beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika dapat mengelolanya dengan baik tentu jumlah penduduk yang melimpuh akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya jika buruk pengelolaannya, maka malah akan menjadi beban negara untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya.

Menurut data, kini komposisi penduduk menempatkan usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan lansia. Rinciannya, kelompok usia 0-9 tahun berjumlah 45,93 juta, 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta. Pada 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan mereka yang berumur 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun.

Untuk memoles sumber daya manusia (SDM) yang melimpah ruah inilah dibutuhkan proses pendidikan yang baik. Inilah salah satu alasan mengapa kurikulum pendidikan nasional kini mengalami perubahan. Organ pendidikan yang menjadi pedoman adalah kurikulum. Sebab, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Sebelum membuat perencanaan kurikulum baru perlu dilakukan evaluasi kurikulum.

Para ahli menjabarkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan diperlukan evaluasi kurikulum. Menurut Oemar Hamalik (2006), evaluasi kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum.

Perspektif lainnya diungkapkan Mohamad Ali (1985), evaluasi kurikulum sebenarnya bukan hanya semata-mata dilakukan terhadap salah satu komponen saja, melainkan terhadap seluruh komponen, baik tujuan, bahan, organisasi, metode, maupun proses evaluasi itu sendiri.

Definisi berikutnya disampaikan Ralph Tyler (2005) bahwa evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Cronbach dan Stufflebeam (2005) menambahkan, evaluasi tidak sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan, sehingga evaluasi kurikulum adalah mengukur sejauh mana ketercapaian kurikulum yang dibuat dengan data-data yang telah dikumpulkan. (Red_Dariberbagaisumber)

Share: